Dalam rangka pertukaran pengetahuan, Water and Sanitation Program (WSP)/Bank Dunia memfasilitasi presentasi dan diskusi mengenai pelaksanaan STBM di Indonesia. Salah satu penyaji dalam kegiatan tersebut adalah Husni Thamrin, Kepala Bidang Sosial-Budaya Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Husni menyampaikan mengenai pengalaman dan pembelajaran pelaksanaan STBM di Nusa Tenggara Barat di hadapan para penggiat STBM, mulai dari WSP, Plan Indonesia, SIMAVI, Sekretariat STBM, Kementerian Kesehatan, Sekretariat Pokja AMPL, Mercy Corps, PAMSIMAS dan mitra-mitra STBM lainnya.
Dalam kegiatan tersebut, diceritakan kronologis pelaksanaan pembangunan sanitasi di Nusa Tenggara Barat. Periode 1980-2009, pembangunan sanitasi di NTB lebih fokus kepada pembangunan fisik sehingga tidak memberikan daya ungkit yang signifikan dan hanya memberikan akses jamban sehat kepada masyarakat sebesar 61,53%. Sementara tingkat pemakaian jamban belum menjadi perhatian. Tahun 2010-2011, upaya peningkatan kebutuhan sanitasi (demand creation) sudah mulai diimplementasikan melalui proyek WSLIC 2 dan berhasil meningkatkan akses jamban sehat menjadi 66,16%. Namun, ternyata setelah proyek berakhir, perilaku buang air besar sembarangan terjadi kembali. Dari 70 desa yang berhasil Open Defecation Free (ODF) di tahun 2010, pada akhir 2012, hanya ada 39 desa yang ODF. Periode 2012-saat ini, STBM dilaksanakan dengan mengombinasikan 3 komponen STBM, telah berhasil meningkatkan akses jamban sehat menjadi 68,91%, berkembangnya wirausaha sanitasi, serta peningkatan desa ODF bahkan hingga menjadi ODF tingkat kecamatan.
Kesuksesan program STBM di NTB didorong oleh sinergi ketiga komponen yang berjalan dengan baik. Saat ini, di NTB terdapat 262 fasilitator STBM terlatih dan aktif serta terdapat 17 wirausaha sanitasi yang aktif dan berkembang. Dari wirausaha sanitasi tersebut, sudah ada 633 jamban terbangun. Dari sisi enabling environment, Pemerintah Provinsi NTB juga menyediakan reward untuk kabupaten, kecamatan dan desa yang berhasil mencapai status ODF. TIdak tanggung-tanggung, sampai 1,5 M dialokaskan untuk reward tersebut.
Dalam diskusi sempat muncul pertanyaan kritis mengenai reward yang berpotensi konflik dengan prinsip tanpa subsidi yang diusung CLTS. Pertanyaan tersebut dijawab dengan mantap oleh Husni yang juga didukung oleh beberapa peserta diskusi bahwa reward tidak ditujukan untuk mensubsidi pembangunan jamban, melainkan untuk mendorong penciptaan lingkungan yang mendukung, seperti kegiatan pemantauan dan evaluasi, pertemuan untuk pertukaran pembelajaran, maupun penyegaran proses pemicuan. Dengan strategi yang dimilikinya, Provinsi NTB pun menargetkan 80% KK akan terlayani jamban sehat di tahun 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar